Dalam dua bulan terakhir kita dicekoki media cetak dan elektronik dgn istilah release and discharge . Memang istilah ini sangat asing termasuk bagi penulis sendiri. Bahkan Kwik Kian Gie menyebutnya sangat ruwet dan runyam . Namun setelah mengikuti dgn seksama pemberitaan media tentang dikeluarkannya R & D ini oleh pemerintah dan BPPN penulis merasa sangat geram dan sedih. Karena utk ke sekiankalinya pemerintah melakukan tindakan yg sangat tidak adil. Untuk itu melalui tulisan ini penulis berusaha menjelaskan fakta serta sebab mendasar terjadinya kebijakan tersebut sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Release and discharge berarti “pembebasan dari proses dan tuntutan hukum”. Dikeluarkannya surat jaminan R & D kepada beberapa konglomerat yg mengikat perjanjian dgn pemerintah dalam MSAA berakibat pada dibebaskannya mereka dari tuntutan pidana atas pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan. Mereka diberikan surat jaminan R & D krn sikap kooperatif mereka dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yg tertuang dalam MSAA. Perjanjian MSAA sendiri merupakan permasalahan perdata sedangkan pelanggaran pidana yg dilakukan para konglomerat adl permasalahan yg lain. Artinya dalam perjanjian MSAA konglomerat berkewajiban menyerahkan aset-aset perusahaan mereka kepada pemerintah senilai dgn utang mereka kepada pemerintah. Para konglomerat tersebut berutang kepada pemerintah krn pemerintah mengambilalih seluruh kewajiban konglomerat pada bank-bank mereka sendiri dgn menyuntikkan ratusan trilyun dana BLBI. Jika mereka memang benar memenuhi perjanjian MSAA maka itu sudah menjadi suatu keharusan utk melunasi utang mereka sendiri. Sangat aneh bila satu kewajiban yg sifatnya perdata terpenuhi dapat menghapus pelanggaran lain yg mereka lakukan. Perumpamaannya seseorang yg merampok orang lain kemudian membunuh korbannya. Setelah pelaku perampokan ditangkap di pengadilan perampok mengikat perjajian dgn jaksa dan hakim bahwa ia akan mengganti seluruh harta yg telah dirampok. Lantas apakah anda menerima jika perampok mengganti harta korban tuntutan hukum pelanggaran pidana berupa pembunuhan dibebaskan oleh jaksa dan hakim dgn mengeluarkan surat jaminan semacam release and discharge? Logika mana yg menerima permainan hukum seperti ini kecuali sistem hukum yg korup? Fakta perjanjian MSAA menunjukkan para konglomerat tidak menunjukkan itikad baiknya. Kwik Kian Gie menilai adanya penggelembungan nilai aset-aset perusahaan para konglomerat sehingga nilainya setara dgn nilai utang konglomerat kepada pemerintah . Akibatnya nilai aset yg dijaminkan para konglomerat tersebut sekarang nilainya turun drastis jauh dari nilai yg mereka ajukan saat menandatangani perjanjian MSAA. Misalnya saat Salim Group menyerahkan aset mereka kepada pemerintah senilai Rp 51 trilyun namun aset Salim Group yg dikelola PT Holdiko Perkasa ternyata hanya Rp 20 trilyun . Dengan demikian negara mengalami kerugian dalam perjanjian MSAA dgn Salim Group sebesar Rp 31 trilyun. Hal ini terjadi krn jika nilai aset konglomerat tersebut dijual dgn harga di bawah kewajiban utang mereka maka kerugian tersebut ditanggung BPPN dan negara. Perlu diketahui para konglomerat tersebut melakukan pelanggaran pidana terhadap undang-undang perbankan yakni mereka mendirikan bank kemudian dana masyarakat yg dihimpun bank sebagian besar disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri sehingga pemilik dan pengelola bank telah melanggar batas maksimal penyaluran kredit . Dengan dana masyarakat inilah mereka membangun perusahaan dari industri hulu sampai hilir tentu disertai dgn legitimasi pemerintah dgn mengatasnamakan pembangunan plus katabelece sehingga mereka diperbolehkan melakukan monopoli yg membuat usaha mereka berkembang menjadi konglomerasi. Kemudian kredit yg mereka salurkan ke kelompok mereka sendiri banyak yg macet. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank yg salah satu dampak negatifnya adl ketika masyarakat menarik dana mereka dari bank tersebut pemilik dan pengelola bank tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat yg menjadi nasabahnya. Nah pelanggaran inilah yg tidak akan dituntut lagi terhadap para konglomerat dgn dikeluarkannya surat jaminan R & D. Berdasarkan hal tersebut adl tindakan yg sangat tidak adil yg dilakukan oleh pemerintah dan BPPN dgn memberikan surat jaminan R & D krn kerugian besar yg harus ditanggung negara dan rakyat serta terjadinya pilih kasih dalam penegakan hukum. Terhadap pengusaha besar hukum diabaikan maka terhadap orang-orang kecil hukum dgn tegas ditegakkan. Misalnya sering terjadi penggusuran pedagang kaki lima yg sering dilakukan dgn cara tidak berprikemanusiaan dgn alasan mereka melanggar peraturan pemerintah daerah. Kejadian di Jakarta satu hari setelah Idul Fitri menggambarkan perilaku ini. Para pedagang kaki lima yg sedang mudik sehingga lapak-lapak dan barang dagangan yg mereka tinggalkan yg memang tidak tertib dihancurkan aparat dgn mudahnya. Padahal ulah pedagang kaki lima yg tidak tertib bahkan menjual barang-barang haram pada dasarnya disebabkan oleh kelalain negara yg tidak mampu menjamin kehidupan dan memberikan pekerjaan terhadap rakyatnya sendiri. Sangat bertolak belakang dgn kebijakan ekonomi pemerintah yg selalu berpihak terhadap para konglomerat yg dekat dgn kekuasaan. Pelanggaran berat yg dilakukan oleh para penjahat ekonomi cenderung dibiarkan bahkan dibebaskan. Kebijakan pemerintah yg pilih kasih dalam penegakkan hukum dan cenderung merugikan negara dan rakyat tidak mungkin terjadi kecuali pejabat serta aparatnya tidak bermoral yg diwadahi oleh sistem yg korup. Hal demikian bisa terjadi krn nilai-nilai hidup yg dianut adl semata-mata krn mengejar materi perilaku hidup individualistik hedonistik konsumtif dan jauh dari nilai-nilai ruhiyah. Jauhnya perilaku pejabat dan aparat dari nilai-nilai ruhiyah yaitu nilai-nilai yg menjadikan hubungan dgn Allah sebagai landasan tiap perbuatannya disebabkan sistem yg berlaku adl sistem sekuler . Sistem negara yg sekuler saat ini menjadi sistem yg dominan di dunia. Sekularisme merupakan dasar pemikiran dalam ideologi kapitalisme yg kemudian dalam bidang ekonomi mewujud dalam sistem ekonomi kapitalis di bidang politik jadilah sistem demokrasi di bidang hukum meletakkan manusia sebagai pembuat hukum. Meskipun di dalam Pancasila dicantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berarti sistem di Indonesia hanya mengakui sebatas keberadaan agama saja dan tidak mengakui peranan pandangan dan kewajiban agama dalam mengatur kehidupan dan negara sehingga sistem dan perilaku yg dicerminkan aparat negara Indonesia adl sekularisme. Seandainya Indonesia bukanlah negara sekuler maka tidak mungkin penegakkan hukum dilakukan dgn jalan pilih kasih. Tentu aparat negara akan mengingat hadis Nabi Muhammad saw hancurnya umat-umat terdahulu adl tatkala kalangan rakyat jelata melakukan pelanggaran mereka menerapkan hukum dgn tegas tetapi manakala pelanggar itu dari kalangan bangsawan mereka tidak melaksanakan hukum sepenuhnya. Oleh krn itu sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri pasti dipotong tangannya. Bahkan kebijakan aparat yg mengeluarkan surat jaminan R & D dilegitimasi oleh Tap MPR No. X/ dan Undang-Undang No. 25 tentang Propenas. Menurut ketua TPBH Hierawati Diah dikeluarkannya R & D merupakan suatu keharusan utk menjamin adanya kepastian hukum sehingga jika tidak dilaksanakan maka tidak ada kepastian hukum dan pemerintah dapat dianggap melanggar Tap MPR dan Propenas . Ini berarti para penjahat ekonomi yg telah merugikan negara ratusan trilyun rupiah dilindungi undang-undang dalam negara sekuler. Berdasarkan undang-undang perbankan telah terjadi pelanggaran pidana oleh para konglomerat sementara berdasarkan Tap MPR dan undang-undang Propenas para penjahat ekonomi yg telah mematuhi perjanjian MSAA harus dibebaskan dari tuntutan pidana berarti telah terjadi hukum yg saling bertolak belakang dari ketiga perangkat hukum tersebut. Kwik Kian Gie berpendapat bahwa adanya pasal-pasal yg disusupkan ke dalam Tap MPR dan undang-undang Propenas bersifat kolutif dan koruptif . Apa artinya jika undang-undang negara dgn begitu mudahnya dikeluarkan pemerintah dan DPR utk melindungi kejahatan ekonomi yg oleh Kwik pasal-pasal yg dijadikan landasan dikeluarkannya R & D bersifat kolutif dan koruptif? Berarti dalam pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang terjadi kolusi korupsi dan suap sehingga anggota DPR dan MPR memilih kepentingan penjahat ekonomi daripada kepentingan rakyatnya sendiri. Isu suap dan kolusi di dalam parlemen bukanlah barang baru dan sudah menjadi rahasia umum. Misalnya dalam tiap kali rapat RUU Migas dan Kelistrikan antara anggota DPR dgn pemerintah anggota DPR selalu dihadiahi uang berkisar 1 juta - 5 juta rupiah sedangkan rapatnya berlangsung selama 60 kali dalam tiga bulan . Benarlah pendapat Huey Newton bahwa kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yg mampu membayar utk itu . Seandainya Indonesia bukan negara sekuler tentu tidak akan terjadi suap yg mempengaruhi udang-undang kebijakan negara serta keputusan pengadilan. Tentu aparat negara dan masyarakat akan benar-benar mencamkan peringatan Rasulullah saw. “Laknat Allah atas pemberi dan penerima suap di dalam kekuasaan.” “Hai kaum muslimin barangsiapa di antara kalian melakukan pekerjaan utk kami kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walau sekecil jarum berarti ia telah berbuat curang dan kecurangan itu akan dibawanya sampai hari kiamat.” Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman yg artinya “Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yg lain dgn jalan yg bathil dan janganlah menggunakannya sebagai umpan para hakim dgn maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dgn jalan dosa padahal kalian mengetahui .” Seandainya Indonesia bukan negara sekuler maka pemerintah dan wakil rakyat tidak perlu cape-cape membuat undang-undang ataupun sistem hukum yg pada akhirnya saling bertentangan dan banyak mengandung kelemahan serta merugikan orang banyak. Karena Allah SWT sudah menurunkan kitab Alquran dan Sunnah Rasullah sebagai sumber hukum dan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yg harus diterapkan manusia. Ingatlah firman Allah “Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab utk menjelaskan segala sesuatu.” . “Apa saja yg diberikan Rasul kepada kalian terimalah. Apa saja yg dilarangnya atas kalian tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” . “Tidaklah patut bagi pria Mukmin dan tidak pula bagi wanita Mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan ada pilihan yg lain tentang urusan mereka. Barang siapa yg mendurhakai Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya dia telah benar-benar tersesat.” . Demikianlah bagaimana wajah buruk negara sekuler yg secara sistematis akan selalu melindungi orang-orang besar seperti para penjahat ekonomi dan menzhalimi orang-orang lemah yg notabene rakyatnya sendiri. Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

sumber file al_islam.chm